www.AlvinAdam.com

WARTA 24 KALIMANTAN UTARA

Daftar Gratis!

Ketikan alamat email anda. Gratis!

Delivered by FeedBurner

Degradasi Lahan, Malinau Terparah

Posted by On 16.13

Degradasi Lahan, Malinau Terparah

  • PROKAL.co
    • PROKAL NEWS
    • PRO KALTIM
      • KALTIM POST
      • BALIKPAPAN POS
      • SAMARINDA POS
      • BONTANG POST
      • BERAU POST
    • PRO KALTARA
      • RADAR TARAKAN
      • BULUNGAN POST
      • KALTARA POS
    • PRO KALSEL
      • RADAR BANJARMASIN
    • PRO KALTENG
      • KALTENG POS
      • RADAR SAMPIT
    • PRO KALBAR
  • BalikpapanTV
  • SamarindaTV
  • KPFMBalikpapan
  • KPFMSamarinda
  • Indeks Berita
MANAGED BY: KAMIS
11 JANUARI RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Rabu, 10 Januari 2018 11:17 Degradasi Lahan, Malinau Terparah

Pemegang Izin Masih Belum Patuh

RUSAK BERAT: Lebih dari separuh lahan mangrove di Kalimantan Utara mengalami kerusakan parah. Degradasi laha n di Kaltara mengkhawatirkan. IWAN KURNIAWAN/RADAR KALTARA

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR - Hutan yang merupakan penyangga kehidupan terus mengalami kerusakan setiap harinya, termasuk di Kalimantan Utara (Kaltara). Degradasi lahan di Bumi Benuanta, sebutan lain Kaltara, mencapai lebih dari 6 jutaan dari 7 juta hektare lahan yang ada.

Jumlah tersebut terdiri dari wilayah kering dan mangrove. Untuk wilayah kering meliputi lahan sangat kritis, kritis, agak kritis, dan potensial kritis. Sedangkan wilayah mangrove meliputi lahan rusak berat dan rusak. Lahan kering misalnya, yang sangat kritis berjumlah 3.633,59 hektare. (selengkapnya baca baca grafis)

Kepala Bidang Perencanaan dan Peman faatan Hutan pada Dinas Kehutanan (Dishut) Kaltara Obed Daniel mengatakan, daerah yang paling tinggi tingkat degradasinya adalah Malinau.

Seharusnya, lahan yang mengalami kerusakan tersebut perlu ditangani secara serius dengan melakukan reboisasi atau penghijauan. Tapi, hingga kini reboisasi yang bertujuan untuk memperbaiki hutan yang sudah rusak itu belum dilakukan.

“Tingginya tingkat kritisasi lahan di Malinau itu diakibatkan beberapa hal, salah satunya keberadaan Taman Nasional Kayan Mentarang (KNKM) yang lahannya cukup luas,” ujarnya kepada Radar Kaltara saat ditemui kemarin (9/1).

Dijelaskannya, penyebab terjadinya kerusakan hutan dan lahan itu tentunya juga tidak terlepas dari perbuatan manusia, baik dengan tujuan membuka perkebunan, ladang berpindah, maupun pembukaan tambang dan lain-lain.

“Sebelumnya memang sempat ada dilakukan reboisasi sejak tahun 2002 sampai tahun 2008. Tapi setelah itu bisa dikatakan kegiatan tersebut s tagnan. Sebab, banyaknya aturan yang harus ditaati,” jelas Obed.

Selain itu, kata dia, kendala lain yang dihadapi pemerintah daerah adalah kesulitan dalam mencari lahan yang ingin ditanami. Karena sebagian besar lahan yang ada itu berada di area konsesi yang merupakan kewajiban pemegang izin.

“Artinya, pemegang izin wajib menjaga, mereboisasi, dan merehabilitasi lahan yang berada pada penguasaannya,” sebutnya.

Sejauh ini, dirinya mengaku sudah ada upaya penanaman pohon yang dilakukan pihaknya. Hanya saja, berapa jumlah pastinya belum diketahui.

“Kami sudah melakukan penanaman pohon di beberapa daerah secara perlahan. Jadi puncaknya itu pada peringatan hari menanam pohon, biasanya dilaporkan sekian ribu pohon yang sudah tertanam,” tuturnya.

Sebenarnya, lanjut dia, dana reboisasi (DR) itu sudah stand by dari dana bagi hasil (DBH) yang masuk ke daerah di Kaltara. Untuk di tahun 2017, DBH itu berjumlah Rp 126 miliar. Sementara usulan di tahun 2018 sebanyak Rp 189 miliar.

“Yang jelas, DR itu selama ini mengendap di rekening kabupaten/kota maupun provinsi. Karena ada daerah yang tidak paham dengan menggunakan anggaran itu untuk kegiatan lain sehingga menjadi temuan. Tapi untuk di Kaltara saya belum menemukan itu,” bebernya.

Selain itu, dirinya juga menjelasakan masalah pembagian kewenangan urusan kehutanan yang sebagian besar dikembalikan ke pemerintah pusat dan provinsi. Sementara yang masih ditangani oleh kabupaten/kota hanya urusan pengelolaan tanaman hutan rakyat.

“Sedangkan kewenangan atas kawasan hutan negara yang mencakup proses perencanaan dan perizinan, pelaksanaan pengelolaan hutan, serta kegiatan pemantauan hutan masih dipertahankan oleh pemerintah pusat,” katanya.

Jadi, untuk memperpendek rentan kendali soal kehutanan, pada 2017 pihaknya telah membentuk lima Unit Pelayanan Teknis (UPT) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang dilengkapi personel pengelola. Hal itu dilakukan berdasarkan Peraturan Gubernur nomor 28 tahun 2016 tentang Pembentukan UPT Dinas Kehutanan Kaltara.

“Intinya KPH ini dibentuk dengan harapan mampu menyelenggarakan fungsi pengelolaan hutan sesuai dengan peraturan perundah-undangan yang mengatur tentang tugas pokok dan fungsi dari KPH tersebut,” urainya. (iwk/lim)

loading...
BERITA TERKAIT
  • Pembebasan Lahan SMAN 2 Batal Dilakukan
  • Dua Bulan, SMAN 2 Belum Terima Kabar Baik
  • 2018, Harus Prihatin dan Banyak Tantangan
  • Anggaran Pembebasan Lahan Masih Belum Dipastikan Ada
  • Dua Tahun Gratis, Tahun Depan Disewakan
  • Pembebasan Lahan Harus dengan Ganti Rugi
  • Warga Pertanyakan Status Pembebasan Lahan
  • Pembebasan Lahan SMA 2 Dibantu Pemprov
  • Dari Semak Belukar hingga Dijadikan Tempat Wisata
  • Sepakat Bentuk Tim Pencari Fakta

BACA JUGA

Rabu, 10 Januari 2018 12:41

Tiga Titik Jalan Terancam Putus

TANJUNG SELOR â€" Selain hanyutnya jembatan Sungai Karai, Kecamatan Tanjung Palas, Dinas Pekerjaan… Rabu, 10 Januari 2018 12:37

Daftar Haji 2018, Berangkat Tahun 2035

TANJUNG SELOR â€" Jumlah daftar tunggu haji di Kabupaten Bulungan setiap tahun terus bertambah.… Rabu, 10 Januari 2018 12:31

Lahan Ada, Lapas Tak Kunjung Ada

TANJUNG SELOR â€" Bupati Bulungan H. Sudjati memastikan untuk lahan pembangunan lembaga pemasyarakat… Rabu, 10 Januari 2018 12:29

UPP Diresahkan Informasi Hoax

TIM dari Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) dan Pelaksanaan Pengamanan Pel abuhan (KP3) Polres… Rabu, 10 Januari 2018 11:39

Kabupaten Sehat Kurang Merokok

TANJUNG SELOR - Dari 42.298 sasaran kepala keluarga (KK) dalam Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan… Rabu, 10 Januari 2018 11:19

Memburu Truk Merah

TANJUNG SELOR -Kecelakaan yang terjadi di ruas Jalan Jelarai Selor memakan korban jiwa. MU (43), pengendara… Rabu, 10 Jan uari 2018 11:16

Dua Desa Belum Teraliri Listrik PLN

TANJUNG SELOR - Kebutuhan dasar warga Tanjung Palas Timur, Bulungan berupa listrik hingga kini masih… Rabu, 10 Januari 2018 11:15

Lampaui Target, Tapi Tak Signifikan

TANJUNG SELOR - Realisasi penerimaan pajak daerah Provinsi Kaltara di tahun 2 017 lalu mencapai 103 persen… Rabu, 10 Januari 2018 11:13

Bertengkar Terus-menerus Dominan

TANJUNG SELOR - Angka perceraian tahun 2017 meningkat dari tahun sebelumnya. Hal itu dikarenakan beberapa… Rabu, 10 Januari 2018 11:11

78 Kuota Tak Terisi

TANJUNG SELOR - Pelaksanaan seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) di lingkungan Pemprov Kaltara… 31 Januari, Serah Kunci Studio XXI Hanya Satu Armada Miliki Pintu Darurat Di Malinau Hanya Ada Tujuh Polsek Sempat Disorot, Pengadaan Seragam Jalan Terus 2018, Target Memampukan Aparatur Desa Jalur Ilegal Terbuka, WNA Masuk Tanpa Dokumen Polisi Pastikan Pengaruh Alkohol Utang Rp 68 Miliar Tunggu DBH Akhir Januari, Daya PLN Ma linau Jadi 16 MW Kaltara Dinilai Masih Minim Infrastruktur
  • BPJS Kesehatan dan PT PMI Bersinergi untuk JKN-KIS
  • Mengejutkan! Inilah yang diungkapkan Suami Sally saat Jadi Saksi di...
  • OKE Pulang, BAIS Tiba Bawa SK Sah
  • Tiga Titik Jalan Terancam Putus
  • Daftar Haji 2018, Berangkat Tahun 2035
  • Lahan Ada, Lapas Tak Kunjung Ada
  • UPP Diresahkan Informasi Hoax
  • Tumpah-Ruah, Pasangan Oke Libatkan Ribuan Massa
  • Sidang Kembali Digelar, Pengunjung Diperiksa Ketat
  • PKB Garansi Dukung Umi-Mahrudin
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
  • KALIMANTAN TIMUR
  • KALIMANTAN TENGAH
  • KALIMANTAN SELATAN
  • KALIMANTAN UTARA
  • KALIMANTAN BARAT
  • TENTANG KAMI
  • KEBIJAKAN PRIVASI
  • DISCLAIMER
  • PEDOMAN MEDIA SIBER
Find Us
Copyright &copy 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .Sumber: Google News | Warta 24 Malinau

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »