WARTA 24 KALIMANTAN UTARA

Daftar Gratis!

Ketikan alamat email anda. Gratis!

Delivered by FeedBurner

Deifisit Anggaran, Nunukan Tak Bisa Bayar Tunjangan Transportasi ...

Posted by On 17.14

Deifisit Anggaran, Nunukan Tak Bisa Bayar Tunjangan Transportasi ...

Puluhan guru Paud terharu ketika rapat dengar pendapat dengan DPRD Nunukan memperjuangkan tunjangan tranportasi yang gagal mereka terima tahun 2016 pada September 2017 lalu.KOMPAS.com/SUKOCO Puluhan guru Paud terharu ketika rapat dengar pendapat dengan DPRD Nunukan memperjuangkan tunjangan tranportasi yang gagal mereka terima tahun 2016 pada September 2017 lalu.

NUNUKAN, KOMPAS.com â€" Sekretaris Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Kabupaten Nunukan Nelly mempertanyakan tunjangan transportasi untuk para guru pendidikan anak usia dini yang sudah sembilan bulan belum cair.

Tunjanga n dari Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan itu Rp 400.000 bagi guru dan Rp 500.000 untuk penyelenggara pendidikan.

Sementara insentif bagi guru dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, kata Nelly, sudah cair untuk sembilan bulan. Setiap guru mendapatkan Rp 500.000, sedangkan sisanya, tiga bulan hingga kini, belum ada kejelasan.

“Tunjangan dari provinsi sudah cair sembilan bulan, masih ada tiga bulan yang belum cair, sementara tunjangan transportasi dari Pemerintah Kabupaten Nunukan belum dibayarkan yang sembilan bulan,” ujar Nelly kepada Kompas.com, Selasa.

Nelly menyebutkan, guru yang mendapatkan insentif dari pemerintah provinsi 700 orang. Sementara guru yang berhak mendapat tunjangan 600 orang.

Jika insentif dari provinsi dan tunjangan transportasi dari Pemkab Nunukan lancar, kata Nelly, seorang guru PAUD di Nunukan akan menerima setidaknya Rp 900.000 setiap bulan. Nilai yang cukup kecil, tetapi sangat membantu bagi para pengajar PAUD d i wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia itu.

Baca juga: Pelatihan Guru PAUD Bisa Diongkosi Dana Desa

Nelly mengatakan, sebagian guru PAUD di Nunukan hanya mendapat honor dari penyelenggara pendidikan PAUD Rp 100.000 hingga Rp 250.000 saja per bulan. Sebagian lainnya lebih banyak guru PAUD yang tidak mendapat honor.

“Sebagian besar hanya demi pengajar anak-anak karena iuran yang dikumpulkan dari siswa kadang masih kurang untuk membeli keperluan peralatan belajar-mengajar. Terpaksa honor dipakai untuk membeli peralatan,” kata Nely.

Tidak terbayarnya tunjangan transportasi guru PAUD oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan bukan pertama kalinya. Tahun 2016, tunjangan transportasi Rp 250.000 juga hanya terbayar tiga bulan pada awal tahun.

Selebihnya sampai saat ini uang tunjangan transportasi tersebut entah ke mana dan masih tertanggung sebagai utang. Alasannya pemerintah mengalami defisit anggaran.

Kepala Seksi Guru TK P AUD Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Isna mengatakan, Dinas Pendidian telah mengajukan data kepada pemerintah daerah untuk pencairan, tetapi sampai saat ini belum mendapat tanggapan.

“Memang tidak ada dana, untuk tahun 2017, ini saja masih tanda tanya besar karena tidak ada anggaran sama sekali. Tanya langsung kepada Bupati,” ujarnya.

Ditemui terpisah, Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid mengakui, pemerintah daerah hanya mampu membayar tiga bulan tunjangan transportasi untuk guru PAUD karena keuangan daerah yang defisit.

Kesuitan keuangan daerah dipastikan akan membuat pemerintah kesulitan membayar tunjangan transportasi bagi guru PAUD tahun 2017.

“Tahun 2017 kami ada bayarkan tiga bulan. Memang mengelola keuangan daerah itu seperti itu prinsipnya. Sama seperti ADD, menyesuaikan dengan keuangan daerah,” ujarnya.

Meski mengetahui keuangan pemerintah daerah defisit, Dinas Pendidikan mengaku tetap akan menganggarkan tunjangan tran sportasi bagi guru PAUD untuk tahun 2018.

Isna mengatakan usulan tunjangan transportasi telah masuk ke R-APBD Nunukan tahun 2018 dengan besaran tetap, Rp 400.000 untuk guru PAUD dan Rp 500.000 untuk penyelenggara pendidikan.

Meski dana itu diusulkan, menurut dia, tidak ada kewajiban bagi pemerintah daerah membayarkan tunjangan tersebut.

“Ada bunyi di dalam SK, selagi dana APBD masih ada. Sebab, itu bukan gaji tambahan penghasilan. Gaji mereka dari lembaga,” ucapnya.

Baca juga: Operasikan 6 Mesin Diesel, PLN Nunukan Janjikan Tak Ada Lagi Pemadaman Listrik

Terkait macetnya pembayaran tunjangan transportasi guru PAUD, Isna justru melemparkan tanggung jawab kepada perangkat desa karena dalam aturan, setiap desa memiliki kewajiban menyalurkan dana desa yang diterima desa sebesar 10 persen untuk membantu lembaga PAUD.

Meski demikian, besaran 10 persen dari dana desa itu dikembalikan kepada kebijkan desa.

Waki l Ketua Komisi III DRD Nunukan Nio Hartono menyayangkan tunjangan transportasi guru PAUD tidak terbayarkan oleh pemerintah daerah hingga dua kali berturut-turut.

Menurut dia, pemerintah daerah harus mampu menyelesaikan pembayaran, baik tunggakan tunjangan transportasi tahun 2016 maupun tahun 2017.

“ Guru PAUD itu punya andil besar terhadap dunia pendidikan. Harusnya diperhatikan kesejahteraan mereka,” ujarnya.

Kompas TV Presiden Jokowi tampak begitu ekspresif saat bergoyang di hadapan 1.200 guru PAUD.

Terkini Lainnya

PSI Minta MK Segera Putuskan Uji Materi Verifikasi Parpol Peserta Pemilu

PSI Minta MK Segera Putuskan Uji Materi Verifikasi Parpol Peserta Pemilu

Nasional 13/12/2017, 08:04 WIB 7 Tahun Digerogoti Tumor Ganas, Janda Tua Ini Tak Pernah Berobat karena Miskin

7 Tahun Digerogoti Tumor Ganas, Janda Tua Ini Tak Pernah Berobat karena Miskin

Regional 13/12/2017, 08:00 WIB Anies Kembali Sambangi Jatipadang, Pantau Perbaikan Tanggul Jebol

Anies Kembali Sambangi Jatipadang, Pantau Perbaikan Tanggul Jebol

Megapolitan 13/12/2017, 07:53 WIB 18 Orang Terluka Akibat Gempa Berkekuatan 6,2 SR di iran

18 Orang Terluka Akibat Gempa Berkekuatan 6,2 SR di iran

Internasional 13/12/2017, 07:53 WIB Para Pejabat Serahkan LHKPN, Jateng Dapat Penghargaan dari KPK

Para Pejabat Serahkan LHKPN, Jateng Dapat Penghargaan dari KPK

Regional 13/12/2017, 07:44 WIB Digelar Bersamaan dengan Sidang Pokok Perkara, Praperadilan Novanto Akan Digugurkan?

Digelar Bersamaan dengan Sidang Pokok Perkara, Praperadilan Novanto Akan Digugurkan?

Nasional 13/12/2017, 07:44 WIB Terima Suap, Kasat Reskrim Polres Manggarai Dimutasi

Terima Suap, Kasat Reskrim Polres Manggarai Dimutasi

Regional 13/12/2017, 07:37 WIB Berita Terpopuler: Kisah Tentara AS Membelot ke Korut, hingga Pelaku Teror New York

Berita Terpopuler: Kisah Tentara AS Membelot ke Korut, hingga Pelaku Teror New York

Internasional 13/12/2017, 07:31 WIB 17 Desember, PDI-P Umumkan Lima Pasang Bakal Calon Peserta Pilkada

17 Desember, PDI-P Umumkan Lima Pasang Bakal Calon Peserta Pilkada

Nasional 13/12/2017, 07:26 WIB Usai Dakwaan Novanto Dibacakan, Golkar Akan Rapat Pleno Bahas Munaslub

Usai Dakwaan Novanto Dibacakan, Golkar Akan Rapat Pleno Bahas Munaslub

Nasional 13/12/2017, 07:21 WIB Guru Kekinian Didorong Tingkatkan Profesionalitas

Guru Kekinian Didorong Tingkatkan Profesionalitas

Edukasi 13/12/2017, 07:02 WIB Prabowo Akan Deklarasikan Cagub Jateng, Gerindra Dukung Sudirman Said?

Prabowo Akan Deklarasikan Cagub Jateng, Gerindra Dukung Sudirman Said?

Nasional 13/12/2017, 06:56 WIB Chen Long Putuskan Mundur dari Superseries Finals 2017

Chen Long Putuskan Mundur dari Superseries Finals 2017

Olahraga 13/12/2017, 06:51 WIB Berita Populer: Motor Penantang Busway hingga Gaya Unik Saksi Ahli KPK

Berita Populer: Motor Penantang Busway hingga Gaya Unik Saksi Ahli KPK

Nasional 13/12/2017, 06:49 WIB Samani dan Suwardi, Tukang Semir di Balai Kota yang Ingin Menyemir Sepatu Sandiaga...

Samani dan Suwardi, Tukang Semir di Balai Kota yang Ingin Menyemir Sepatu Sandiaga...

Megapolitan 13/12/2017, 06:49 WIB Load MoreSumber: Google News | Warta 24 Nunukan

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »