WARTA 24 KALIMANTAN UTARA

Daftar Gratis!

Ketikan alamat email anda. Gratis!

Delivered by FeedBurner

Ombudsman: Dalam Pelayanan Publik Nilai Pemkot Gorontalo ...

Posted by On 17.13

Ombudsman: Dalam Pelayanan Publik Nilai Pemkot Gorontalo ...

Ombudsman: Dalam Pelayanan Publik Nilai Pemkot Gorontalo Tetap Rendah - image IMG_20171212_173453 on https://www.cakrawala.co

GORONTALO CAKRAWALA.CO ,-Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Gorontalo memastikan bahwa nilai Pemerintah Kota Gorontalo dalam survei kepatuhan Terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik masih tetap rendah.

Asisten Ombudsman Republik Indonesia, Hasrul Eka Putra menjelaskan bahwa terkait dengan penilaian ataupun pemeriksaan terkait dengan kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Kota Gorontalo merupakan salah daerah yang disurvei oleh pihaknya sejak tahun 2015 silam.

Di Tahun 2015 Kota Gorontalo hanya mengoleksi nilai 15, 16 dan menempatkan pemerintah Kota Gorontalo berada pada zona merah dengan peringkat ke 50 dari 50 Kota yang di survei, kemudian pada tahun 2016 hanya bisa mendapatkan nilai sebanyak 33, 81, lagi lagi nilai tersebut ,mengantarkan pemerintah Kota Gorontalo di zona merah dengan posisi juru kunci yakni peringkat ke 55 dari 55 kota yang disurvei.

Di tahun 2017 nilai Pemerintah Kota Gorontalo mengalami penurunan dibanding tahun 2016. Pemerintah Kota Gorontalo hanya mampu memperoleh nilai 30,91.

“ Masih juga tetap di zona merah,” Kata Hasrul.

Menurut Hasrul, Pihaknya hanya menyajikan data sesuai dengan yang ditemukan dan seperti biasa pihaknya akan menyampaikan hasil penilaian tersebut secara resmi ke walikota meskipun disetiap pengumuman hasil survei secara nasional, setiap pemerintah Provinsi maupun kabupaten/kota ikut juga diundang oleh Ombudsman RI Pusat.

Di setiap penyerahan ataupun rapat koordinasi dengan kepala daerah, ombudsman selalu mengingatkan perbaikan terkait st andar pelayanan sebagaimana yang diperintahkan oleh Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009.

Baca Juga Menteri Pertanian Dapat Gelar "Bapak Petani Indonesia" dari Roem Kono

“Kami bahkan sudah menyatakan untuk bersedia membantu, namun semuanya kembali lagi pada inisiatif masing masing kepala daerah,” Ujar Hasrul.

Hasrul menegaskan, Zona merah survei kepatuhan Terhadap Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik merupakan peringatan bahwa masih banyaknya hak masyarakat sebagai pengguna pelayanan terkait dengan standar pelayanan masih belum dipenuhi oleh penyelenggara.***(RL)

Bagaimana menurut Anda ?

komentar

Sumber: Google News | Warta 24 Gorontalo

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »