WARTA 24 KALIMANTAN UTARA

Daftar Gratis!

Ketikan alamat email anda. Gratis!

Delivered by FeedBurner

Permendagri 33/2017 Jadi Pedoman

Posted by On 17.14

Permendagri 33/2017 Jadi Pedoman

  • PROKAL.co
    • PROKAL NEWS
    • PRO KALTIM
      • KALTIM POST
      • BALIKPAPAN POS
      • SAMARINDA POS
      • BONTANG POST
      • BERAU POST
    • PRO KALTARA
      • RADAR TARAKAN
      • BULUNGAN POST
      • KALTARA POS
    • PRO KALSEL
      • RADAR BANJARMASIN
    • PRO KALTENG
      • KALTENG POS
      • RADAR SAMPIT
    • PRO KALBAR
  • BalikpapanTV
  • SamarindaTV
  • KPFMBalikpapan
  • KPFMSamarinda
  • Indeks Berita
MANAGED BY: RABU
13 DESEMBER UTAMA | TANJUNG SELOR | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

UTAMA

Selasa, 12 Desember 2017 12:14 Permendagri 33/2017 Jadi Pedoman

Draf RAPBD Sudah Diserahkan ke Dewan

Badrun

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR â€" Memasuki minggu kedua Desember, APBD Kaltara belum ada tanda-tanda kapan dilakukan pengesahan. DPRD Kaltara sebelumnya menyatakan sejauh ini baru ada kesepakatan mengenai Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara Badrun mengatakan, Pemprov mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2018.

Menurutnya, permendagri tersebut merupakan pedoman, baik Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) maupun Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltara. “Saya kira tidak ada perbedaan aturannya (antara TAPD dan Banggar),” terang Badrun, Senin (11/12).

Soal belum ada pengesahan APBD, Badrun menyatakan itu merupakan dinamika dalam proses penyusunannya. Sepanjang masih dalam koridor Permendagri 33/2017 tersebut, Badrun mengatakan, itu sebagai hal yang harus diperhatikan.

Adanya pernyataan DPRD Kaltara tentang masih ada organisasi perangkat daerah (OPD) yang belum bertemu dengan mitranya, Badrun menyatakan semua proses sudah ada jadwalnya. Menurutnya, hal itu bukan persoalan sudah atau belum dilakukan pertemuan, karena ada jadwal yang disepakati dan kembali kepada aturan tersebut.

“Kenapa sudah, kenapa belum, kalau mestinya sudah menjadi belum itu kenapa? Itu yang bisa menjawab, ya yang bersangkutan. Kalau kami dari Pemprov mengikuti jadwal yang sudah ditetapkan, karena jadwal itulah bagian dari kepatuhan kita terhadap proses. Kalau kami sesibuk apa pun, kalau memang ada jadwal, kami tegaskan wajib hadir,” ungkapnya.

Ditanya soal kapan menyerahkan draf RAPBD, Badrun menegaskan Pemprov sudah menyampaikannya ke DPRD Kaltara sesuai laporan yang diterimanya. Secara substansi, kata dia, Pemprov sudah tidak ada masalah. Visi misi gubernur yang diuraikan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahunan juga sudah klir secara substan si.

“Saya belum tahu OPD mana yang belum (bertemu Banggar DPRD). Nanti akan saya cek OPD mana yang belum. Tapi yang jelas kami berpedoman pada Permendagri 33/2017,” imbuhnya.

Badrun menyatakan pihaknya berusaha agar APBD 2018 tidak terlambat. Sebab, tidak hanya sanksi yang menanti, selama beberapa tahun terakhir Pemprov Kaltara sudah mempertahankan masalah ketepatan waktu pengesahan APBD. Bahkan, hingga usia keempat Kaltara sudah tiga kali mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian.

Sebelumnya, saat ditemui media ini di Tarakan, Badrun menyatakan pada intinya diharapkan semuanya bisa memenuhi target waktu dalam Permendagri 33/2017 agar nanti tidak terjadi perlambatan pelaksanaan APBD.

Dia mengakui memang terjadi pembahasan alot antara TAPD dan Banggar DPRD Kaltara. Namun, ia enggan membeberkan secara detail persoalannya. Badrun hanya mengungkapkan dinamika ini muncul karena adanya pergeseran kegiatan-kegiatan yang mesti diprioritaskan di tahun depan.

Badrun pun menganggap hal itu lumrah, karena bagian dari dinamika menuju ditetapkannya APBD. “Tidak ada masalah. Namanya juga anggaran dibahas seperti itu,” tuturnya.

Disinggung soal kegiatan yang akan dilakukan Pemprov Kaltara pada 2018, Badrun belum bisa menyebutkan secara detail. Yang jelas, kata dia, sesuai keinginan Gubernur selain belanja untuk pegawai, kegiatan difokuskan pada proyek yang berkeseninambungan.

Seperti pembangunan infrastrukrur yang dilakukan tahun ini, namun belum selesai akan dilakukan tahun depan. Selain itu, pihaknya juga akan memprioritaskan program yang menjadi agenda pemerintah pusat. Adapun RAPBD Kaltara 2018 diperkirakan Badrun mencapai Rp 3 triliun. (rus/mrs/fen)

BERITA TERKAIT
  • Gubernur Pastikan Stok Bahan Pokok Aman
  • Tingkatkan PAD, Gubernur Minta OPD Berinovasi
  • Optimalkan Sumber Daya Laut
  • Dukung Perempuan Berkontribusi Aktif
  • Dana Perimbangan 2018 Meningkat
  • DWP Kaltara Bantu Masyarakat
  • Pesta Pantai Perlu Dilestarikan
  • Dua Kabupaten Raih Penghargaan Peduli HAM
  • Gubernur Instruksikan Kepala OPD Jemput Bola
  • BPBD Kaltara Gelar Sosialisasi Jitu Pasna

BACA JUGA

Selasa, 12 Desember 2017 12:22

Pengumuman CPNS Tunggu Arahan Gubernur

TANJUNG SELOR â€" Hasil akhir penerimaan CPNS Pemprov Kaltara hingga kini belum dilakukan pengumuman.… Selasa, 12 Desember 2017 12:20

Penjual Obat Jadi Tersangka Kasus Pembuangan Janin

TARAKAN â€" Pihak kepolisian kembali menetapkan tersangka baru dalam kasus pembuangan janin di tepi… Senin, 11 Desember 2017 09:58

Masih Sering Banjir

TANJUNG SELOR â€" Perkembangan pembangunan di Kaltara semakin terasa dalam beberapa tahun terakhir,… Senin, 11 Desember 2017 09:57

Pembuang Bayi di Tarakan Terancam 5 Tahun Kurungan

TARAKAN â€" Jajaran Polres Tarakan berhasil mengungkap pelaku pembuang bayi di Juwata Kerikil, Kecamatan… Minggu, 10 Desember 2017 13:52

Pelaku Pembuangan Bayi Berstatus Mahasiswa

TARAKAN â€" Tak butuh waktu lama bagi jajaran Polres Tarakan mengungkap pelaku pembuang bayi di… Minggu, 10 Desember 2017 13:51

Wisata Pantai Masih Perlu Sentuhan

TANJUNG SELOR â€" Sektor pariwisata di Kaltara, khususnya yang ada di Bulungan perlu digarap lebih… Minggu, 10 Desember 2017 13:49

Kades Mangkupadi Curhat soal Listrik

TANJUNG SELOR â€" Pemerataan listrik agar bisa dinikmati seluruh wilayah di Kabupaten Bulungan masih… Sabtu, 09 Desember 2017 13:03

Pemkab Disarankan Berkoordinasi, Percepat Revisi RTRW Bulungan

TANJUNG SELOR â€" Revisi Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Pemkab Bulungan… Sabtu, 09 Desember 2017 13:01

Akui Ada PNS Tersangkut Korupsi

TARAKAN â€" Adanya PNS yang tersangkut kasus korupsi masih aktif bekerja seperti disampaikan Kepala… Sabtu, 09 Desember 2017 12:56

Baru Berusia 22 Tahun, Selesaikan S-2 Hanya Delapan Bulan

Arkanata Akram, putra bungsu Gubernur Kaltara Irianto Lambrie, membuktikan keseriusannya dalam menempuh… Enam OPD Pemprov Zona Merah Dua Kabupaten Lambat Serahkan LPj Dana Desa Syarat Desa Harus Jelas Express Air Berminat Jadi Operator Kadis Sosial Kecewa Penilaian Ombudsman Wisata Pantai Masih Perlu Sentuhan Baru Berusia 22 Tahun, Selesaikan S-2 Hanya Delapan Bulan Masih Sering Banjir Pemkab Disarankan Berkoordinasi, Percepat Revisi RTRW Bulungan Pembuang Bayi di Tarakan Terancam 5 Tahun Kurungan
  • Gubernur Pastikan Stok Bahan Pokok Aman
  • Tingkatkan PAD, Gubernur Minta OPD Berinovasi
  • Optimalkan Sumber Daya Laut
  • Dukung Perempuan Berkontribusi Aktif
  • Dana Perimbangan 2018 Meningkat
  • Lepas Kendali, Pengendara Meninggal
  • Cakupan JKN Belum Capai Target
  • Pengawasan DPRD Diperkuat
  • Anggaran Harus Bermanfaat untuk Rakyat
  • Susah BAB karena Penyempitan Usus Besar
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
  • KALIMANTAN TIMUR
  • KALIMANTAN TENGAH
  • KALIMANTAN SELATAN
  • KALIMANTAN UTARA
  • KALIMANTAN BARAT
  • TENTANG KAMI
  • KEBIJAKAN PRIVASI
  • DISCLAIMER
  • PEDOMAN MEDIA SIBER
Find Us
Copyright &copy 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .Sumber: Google News | Warta 24 Bulungan

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »